TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, lembaganya akan memperhatikan belanja perjalanan dinas Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Hal tersebut masuk ke dalam kategori risk based audit.
"Tadi saya mengapresiasi Kemenko Maritim karena tindak lanjut yang baik. Saya ingin mengingatkan Bapak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa kami akan memperhatikan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," tutur Isma di Auditorium BPK, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Berdasarkan pemeriksaan periode sebelumnya, Isma mengatakan setiap kementerian memang memiliki isu sendiri yang diperhatikan oleh BPK. Di samping memelototi perjalanan dinas diperhatikan dari Kemenko Maritim dan Investasi, ia mengatakan, BPK juga akan mengawasi ketat persoalan di kementerian lain.
Di auditorat IV BPK, kata Isma, kementerian lain yang akan diperiksa adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Apabila diperinci, komponen yang akan diperhatikan untuk Kementerian ESDM adalah terkait belanja modal, khususnya jaringan gas dan aset tetap yang akan menjadi PMN alias penyertaan modal negara, juga penerimaan negara bukan pajak dari mineral dan batu bara.
